Dharma Dana, Kewajiban Umat Hindu

Dharmadana/berdanapunya dilaksanakan oleh umat Hindu sebagai suatu kewajiban yang diyakini akan membawa pahala baik (subha karmaphala) berdasarkan susastra Veda. Kesadaran umat untuk berdanapunya dapat dikatakan cukup baik namun, hakikat danapunya/dharmadana seperti yang diharapkan atau diajarkan menurut susastra Veda belum dipahami secara merata oleh umat.

Dewasa ini, sebagaian besar umat Hindu lebih cenderung menyisihkan harta/kekayaannya untuk kepentingan yajna dalam bentuk ritual/upacara dan pembangunan Pura. Hal ini mungkin disebabkan oleh pemahaman yang menganggap bahwa pengamalan dharmadana seperti itu akan langsung dan lebih cepat membawa pahala dari Hyang Widhi Wasa. Pada hal, kegiatan yajna (persembahan suci) merupakan satu paket dengan kegiatan dana (derma) dan tapa (pengendalian indriya) yang tidak boleh ditinggalkan, sebagaimana dinyatakan di dalam Bhagavad Gita XVIII.5 karena merupakan dharma yang menyucikan orang yang bijak untuk mencapai pembebasan dari belenggu keterikatan dan penderitaan jiwa.

Ajaran danapunya/dharmadana sesungguhnya merupakan sadhana (sarana suci) untuk menegakkan Dharma. Dana berarti pemberian, punya berarti suci, tulus, keberuntungan, sedangkan dharma berarti ajaran tentang kebenaran, kewajiban/kebajikan. Dengan demikian, dharmadana/danapunya wajib dilakukan dengan niat dan keyakinan suci tanpa mengharapkan pahala guna mencapai kesempurnaan pengamalan dharma. Ajaran tersebut adalah bagian dari tujuh perwujudan dharma, di samping ajaran Sila, Yajna, Tapa, Prawrijya, Diksa, dan Yoga yang tercantum di dalam kitab Wrhaspati Tattwa. Oleh karena itu, kewajiban berdanapunya dapat diimplementasikan ke dalam tiga wujud, yaitu: dharmadana (jasa perlindungan, wejangan/nasehat), vidyadana (jasa bidang pendidikan), dan arthadana (pemberdayaan ekonomi).

Berkaitan dengan hal tersebut, Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam Pesamuhan Agung Tahun 2002, melalui Pesamuhan Sabha Pandita telah menetapkan Bhisama tentang Danapunya, yang mewajibkan umat Hindu untuk mendanapunyakan penghasilan bersihnya sebesar 5 %. Perhitungan tersebut didasarkan atas ketentuan penggunaan kekayaan menurut kitab Sarasamuscaya 262, yaitu untuk mencapai Dharma, untuk memenuhi kama, dan untuk kegiatan usaha/ekonomi. Kemudian, bagian untuk mencapai Dharma dibagi tujuh sesuai ketentuan kitab Wrhaspati Tattwa.

Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia, sesuai kewenangannya telah menetapkan kebijakan melalui Bhisama Nomor: 01/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002, tanggal 28 Oktober 2002 yang mewajibkan umat Hindu untuk melaksanakan dharmadana. Namun demikian, sampai dewasa ini pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran dharmadana/danapunya tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini nampak dari perbandingan jumlah umat Hindu Indonesia dengan danapunya yang diterima oleh Badan Dharma Dana Nasional (BDDN). Hal ini ditengarai karena sosialisasi tentang dharmadana/ danapunya dan sistem pelaksanaan pengumpulannya belum terkordinasi dengan baik.

Dengan demikian, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketepatan penerapan ajaran dharmadana/danapunya diperlukan penanaman sikap dan perilaku berdanapunya lewat jalur pendidikan, pencerahan yang menyentuh perasaan hati baik melalui dharmavacana maupun perbaikan manajemen dalam penghimpunan dharmadana tersebut.

Leave a Comment

We would be glad to get your feedback. Take a moment to comment and tell us what you think.

3 × 2 =