Badan  Dharma  Dana  Nasional  (BDDN) merupakan  satu-satunya  badan  resmi  Parisada yang ditugasi untuk menghimpun, menyimpan dan mengelola dana  secara profesional, kemudian menyalurkannya kembali kepada umat yang membutuhkan melalui program-program yang terarah sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan umat. Selain dana dari umat Hindu, BDDN juga dapat menghimpun dana dari institusi-institusi bisnis dalam rangka Corporate Social Responsibility (CSR) atau promosi atas dasar manfaat timbal balik (reciprocal) serta dari umat non Hindu yang peduli.

Fakta menunjukkan, bahwa Hindu secara institusi masih jauh tertinggal dalam bidang pendidikan dan kesehatan jika dibandingkan dengan umat beragama lainnya. Sebagai contoh sampai saat ini kita belum memiliki sekolah ataupun rumah sakit yang dapat kita banggakan. Bandingkan dengan keberadaan sekolah sekolah seperti Tarakanita, Atmajaya, St. Ursula, Al Ahzar; atau rumah sakit St. Carolus, Siloam Hospital dan lain-lain.

Disamping itu, secara ekonomi sebagian besar saudara-saudara kita yang masih tergolong prasejahtera untuk  tidak dikatakan miskin, buta huruf, akses pelayanan kesehatan yang minim dan berjuang keras untuk mempertahankan hidup. Dilain pihak, banyak diantara kita  yang meraih  sukses  tetapi masih  belum peduli,  sehingga  terjadi  kesenjangan  yang dapat memicu potensi konlik.

Ditengah  fakta  diatas,  ternyata  Organisasi  Parisada  Hindu  Dharma  Indonesia  sebagai organisasi  tertinggi  umat Hindu  juga  berjalan  tanpa  dukungan  logistik  yang memadai. Organisasi kita masih mengandalkan donasi yang terbatas dari individu-individu tertentu yang  tidak  terjamin  kesinambungannya.  Kondisi  ini menyebabkan  pelayanan  keumatan menjadi sangat tidak optimal, masih jauh dari target-target yang diharapkan.  Kita,  umat  Hindu  di  Indonesia  berjumlah  lebih  dari  10  juta  jiwa,  sebuah  potensi  yang luar  biasa  kalau  diberdayakan  saling  bahu  membahu,  masing-masing  memberikan kontribusinya. Bagi yang  telah mampu, mau menyisihkan sedikit penghasilannya sesuai dengan  yang  digariskan  dalam  bhisama,  yang  akan  dihimpun  secara  kolektif  melalui Badan Dharma Dana Nasional.

 

Dasar Hukum

Bhisama Sabha Pandita nomor: 01/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002 tentang Dana Punya

yang diperkuat dengan: Ketetapan Mahasabha IX PHDI nomor: IV/TAP/M.Sabha IX/2006 tentang Dharma Dana Nasional.

Mahasabha juga menugaskan Parisada untuk membentuk Badan Dharma Dana Nasional (BDDN) dan dipilih menjadi program kerja prioritas yang akan membangun sistem pendanaan yang berkelanjutan untuk mendukung program-program kegiatan pembinaan umat Hindu di seluruh Indonesia.