Seputar Wacana Pemotongan Gaji PNS Muslim, Bagaimana Dengan Hindu?

Dilansir dari Compas.com Pemerintah berencana menerbitkan regulasi tentang optimalisasi penghimpunan zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim. Aturan itu diklaim hanya akan memfasilitasi para ASN untuk menunaikan zakat sebagaimana ajaran agama dan bukan wajib untuk dipotong oleh negara.
“Perlu digarisbawahi, tidak ada kata kewajiban. Yang ada, pemerintah memfasilitasi, khususnya ASN muslim untuk menunaikan kewajibannya berzakat. Zakat adalah kewajiban agama,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam keterangannya, Rabu (7/2/2018).

Menurut Lukman, sejak dulu, pemerintah telah ikut memfasilitasi pelayanan kebutuhan pengamalan ajaran agama. Pelaksanaan ibadah haji misalnya, negara ikut memfasilitasi.
Dalam hal puasa, negara juga memfasilitasi warganya untuk tahu kapan memulai dan mengakhirinya yang diputuskan melalui sidang itsbat.
“Demikian halnya dengan zakat. Yang mewajibkan adalah agama. Pemerintah memfasilitasi umat muslim untuk berzakat. Dalam konteks ini, negara ingin memfasilitasi ASN Muslim untuk menunaikan kewajibannya,” ujar Lukman.

Terpisah dari ini, Ketua Badan Dharma Dana Nasional I Komang Adi Setiawan menyambut baik wacana ini. Sebagai Badan yang mengelola keuangan umat Hindu, BDDN sama dengan Badan Zakat yang ada di muslim. Sehingga ketika wacana ini dapat diwujudkan oleh pemerintah memalui UU atau Keppres, hal yang sama juga bisa dilakukan oleh BDDN kepada PNS umat Hindu.
“Saat ini BDDN telah memiliki aturan dan sistem yang sama seperti Baznas, apabila nanti wacana ini akan diwujudkan, kami juga ingin BDDN termasuk di dalamnya yakni PNS Hindu dapat dipotong gajinya dan dikelola oleh BDDN.

Leave a Comment

We would be glad to get your feedback. Take a moment to comment and tell us what you think.

fifteen + 11 =