Tak Berdana Punia, Koq Korupsi Kemudian

Oleh : I Wayan Sudane

 

Siang itu memberikan suasana baru dan secercah harapan pemikiran. Bagaimana tidak, lontaran diskusi jalanan membuat kami tergugah. Walau tidak serius dan formal, namun lontaran-lontaran percakapan itu membuat kami serasa berpikir serius tak kalah bak diskusi formal ala intelektual. Temanya organisasi keumatan Hindu, mulai dari Parisada hingga banjar-banjar. Umat Hindu sudah memiliki semua infrastruktur organisasi itu. Mulai dari majelis, pemuda, mahasiswa, hingga tempek. Semuanya sudah ada.

”Kita sudah punya semua organisasi-organisasi yang membidangi dan fokus pada segmen tertentu, lantas apanya yang bermasalah,” tanya Pan Galih sembari duduk santai disebuah Gardu. ”Ya, benar juga memang seperti itu adanya,” sahut Pan Galuh. Obrolan itu sempat membuat kami termenung, bahwa pembicaraan itu sudah dipikirkan juga oleh Pan Galih dan Pan Galuh yang tinggal di desa. Artinya hampir semua kalangan sudah berpikir maju untuk mengkritisi walaupun action nyata masih minim.

Karena menarik, kami pun mengikuti pembicaraan kedua orang itu sembari menunggu sore. ”Pembinaan terhadap umat Hindu masih rendah dan jarang sekali tersentuh dengan kebijakan yang dibuat. Adanya ketimpangan kebijakan dan realitas umat,” tutur Pan Galuh. ”Belum lagi adanya tradisi-tradisi yang sering menelan biaya puluhan juta tanpa substansi yang pas di masyarakat kita,” sahut Pan Galih.

Pan Galih menambahkan, ”Tidak ada paradigma baru dalam tata kelola umat sehingga ada langkah strategis jangka panjang untuk memajukan kehidupan umat.” Pembicaraan tambah seru ketika Pan Galih mengambil koran sembari menunjukkan kepada kami. Rupanya Pan Galih dan Pan Galuh bukan orang desa biasa. Mereka juga aktif mengikuti perkembangan ’life style’ keumatan dan informasi terkini. ”Beritanya kasus suap di kejaksanaan, korupsi. Ini menunjukan tidak adanya etika yang baik dalam tata kelola negara,” jelasnya. ”Lantas apa hubungannya dengan pembinaan umat,” sahut Pan Galuh.

”Begini. Sekarang masyarakat terus dicekoki dengan realitas-realitas yang mencerminkan rendahnya rasa kebersamaan untuk membangun bangsa dan negara. Karena yang ada dibayangan masyarakat adalah korupsi. Nanti dananya dikorupsi. Kalau sudah dikorupsi tak jelas kemana,” jelas Pan Galih. ”Sebut saja umat Hindu yang ber-dana punia, misalnya. Umat kita masih sering ber-dana punia secara individu dan menyerahkan bantuannya kepada yang membutuhkan secara individu. Kalau seperti ini terus kapan kemajuan secara kolektif itu dapat dicapai. Kan sudah ada lembaga atau badan yang mengurusi hal ini. Sama dengan negara tadi, kenapa umat kita masih takut untuk menyerahkan pengelolaan dana punia. Padahal kan sudah ada mekanismenya. Kenapa lantas tak ber-dana punia, koq masih takut dikorupsi,” sambungnya serius.

”Memang benar ber-dana punia atau ber-dharma dana adalah urusan pribadi dimana umat dapat menghitung sendiri besaran penghasilan dan dharma dana-nya. Namun harus disadari bahwa pengembangan umat atau masyarakat (communnity development) harus dilakukan oleh suatu badan milik umat. Badan inilah yang kemudian melakukan pengumpulan dana umat sehingga penyalurannya pun melalui mekanisme dan sistem sehingga benar-benar menyentuh kebutuhan umat,” jelas Pan Galih.

Obrolan tambah seru seiring hari yang semakin sore. Sayangnya Pan Galuh harus segera pulang. Namun obrolan itu tak selesai sampai disitu, kedua ’pakar’ itu masih berjanji untuk melanjutkannya esok hari dengan tema yang sama. Dan kami pun bergegas pulang sembari berjanji membawakan leaflet BDDN untuk bahan obrolan esok hari

Leave a Comment

We would be glad to get your feedback. Take a moment to comment and tell us what you think.

19 − 13 =